Alasan resmi ("biar kamu istirahat") dan alasan sebenarnya ("biar perusahaan tetap jalan")
Menurut hukum Jepang, cuti berbayar adalah "hak pekerja".
Tapi di lapangan, aturan ini cukup sulit diterima.
"Cuti berbayar itu hakmu." "Tapi hangus setelah 2 tahun." "Pada prinsipnya tidak bisa diuangkan." "Perusahaan wajib membuatmu mengambil minimal 5 hari per tahun." "Tapi lebih dari itu, di sebagian tempat kerja susah diambil."
Kalau dijajarkan begini, pikiran wajarnya adalah:
Ini beneran hak yang dibuat untuk pekerja?
Di artikel ini kita bahas kenapa cuti hangus dalam 2 tahun, kenapa kewajiban minimumnya 5 hari, dan apa yang ada di baliknya: "wajah resmi" aturan ini versus "kenyataan di tempat kerja".
1. Kesimpulan dulu: alasan resmi 2 tahun adalah "supaya kamu istirahat"
Penyebab langsungnya adalah masa daluwarsa (batas waktu setelah itu sebuah hak tidak bisa lagi dituntut) dalam Pasal 115 Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan Jepang.
Menurut Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, hak menuntut cuti tahunan berbayar daluwarsa dalam 2 tahun. Artinya, cuti yang diberikan pada prinsipnya boleh dibawa ke tahun anggaran berikutnya, tetapi lewat dari itu daluwarsa dan hilang.
Tapi yang penting: angka "2 tahun" ini bukan ditetapkan karena itu lama istirahat paling ideal secara medis.
Logika dari sisi aturan begini:
Cuti berbayar bukan hak untuk ditabung, melainkan hak untuk beristirahat pada tahun itu.
Karena itu cuti tidak dibiarkan menumpuk tanpa batas, melainkan harus dipakai di tahun ia muncul, paling lambat tahun berikutnya. Itulah logika resminya.
Pada 2020, saat masa daluwarsa dalam undang-undang itu ditinjau mengikuti revisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cuti tahunan tetap 2 tahun. Kementerian berpendapat cuti sebaiknya diambil dalam tahun ia muncul, dan demi menaikkan tingkat pemakaian, tidak perlu diperpanjang seperti hak menuntut gaji.
Jadi penjelasan resminya:
Cuti itu harus diambil dengan benar setiap tahun, jadi memperpanjang masa daluwarsa tidak sesuai tujuan aturan.
Kalau dibahasakan indah: "supaya kamu istirahat".
Tapi dari sudut pandang orang di lapangan, kesannya jauh lebih seperti ini:
Kalau tempat kerjamu membolehkan istirahat, ya istirahat. Kalau tidak, dua tahun lagi dibakar.
2. Lalu kenapa harus "2 tahun"?
Ini bagian yang paling bikin kesal.
Kenapa bukan 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun? Kenapa 2?
Kalau ditelusuri, masa daluwarsa 2 tahun untuk cuti ini adalah mekanisme yang sangat lama, sudah ada sejak tak lama setelah perang. Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan dibuat pada 1947, dan dalam surat edaran pemerintah bulan Desember tahun yang sama, hak menuntut cuti berbayar sudah dirapikan menjadi 2 tahun berdasarkan Pasal 115.
Dalam materi Dewan Kebijakan Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa Pasal 115 yang lama menetapkan masa daluwarsa 2 tahun untuk tuntutan seperti gaji dan santunan kecelakaan kerja, dengan pertimbangan melindungi pekerja dan menjaga keamanan transaksi.
Jadi angka 2 itu sebenarnya rancangan yang cenderung ke praktik hukum dan pengelolaan tenaga kerja:
- Segera memastikan tuntutan dalam hubungan kerja
- Menyeimbangkan perlindungan pekerja dengan kepastian hukum bagi pengusaha
- Tidak membiarkan hak dan kewajiban lama antara pekerja dan perusahaan menggantung selamanya
- Kalau tahun ini tidak sempat dipakai, masih bisa dibawa ke tahun berikutnya
Kalau dibalik, "2 tahun" tidak dipilih demi pemulihan mental pekerja atau istirahat panjang.
Dua tahun bukan lama waktu yang paling cocok untuk pekerja beristirahat, melainkan lebih dekat dengan lama waktu untuk membereskan hubungan kerja lebih cepat.
Inilah yang bikin kesal.
Cuti dijelaskan sebagai "untuk menyegarkan tubuh dan pikiran". Tapi kalau digali kenapa hangus dalam 2 tahun, yang tercium bukan soal istirahat itu sendiri, melainkan soal merapikan hubungan hak, kemudahan perusahaan mengelola, dan menstabilkan hubungan pekerja-pengusaha sedini mungkin.
3. Tahun 2020 ada kesempatan mengubahnya. Tapi cuti dibiarkan seperti semula
Yang lebih menjengkelkan, pada 2020 ada kesempatan meninjau aturan masa daluwarsa.
Mengikuti revisi KUH Perdata, masa daluwarsa hak menuntut gaji diperpanjang menjadi 5 tahun menurut bunyi pasal, dan untuk sementara 3 tahun.
Tapi cuti tahunan berbayar tetap 2 tahun.
Penjelasan kementerian: cuti adalah sesuatu yang "sebaiknya diambil dalam tahun ia muncul", dan masa daluwarsa yang lebih panjang tidak sesuai tujuan aturan serta bisa bertentangan dengan arah kebijakan menaikkan tingkat pemakaian cuti.
Jadi logika resminya:
Kalau diperpanjang jadi 5 tahun, pekerja mungkin menimbun cuti. Lalu ini tidak lagi jadi aturan untuk istirahat setiap tahun. Makanya tetap 2 tahun.
Sekilas masuk akal.
Tapi di tempat kerja nyata, yang terjadi begini:
Karena tidak bisa istirahat, cuti menumpuk. Begitu menumpuk, hangus. Karena hangus, tagihan akibat perusahaan kekurangan orang dikembalikan ke pekerja.
Inilah bagian busuk dari struktur ini.
Kalau tujuannya "membuat orang istirahat setiap tahun", seharusnya perusahaan diwajibkan jauh lebih kuat untuk menyediakan jumlah orang yang memungkinkan libur, tenaga pengganti, dan pembagian kerja yang memikirkan hal itu.
Tapi kenyataannya, di tempat kerja yang tidak memungkinkan istirahat pun, cuti tetap hangus dalam 2 tahun.
Di titik ini, cuti bukan lagi "hak istirahat", dan di sebagian tempat kerja berubah menjadi poin dengan tanggal kedaluwarsa.
4. Kenapa kewajiban minimumnya "5 hari"?
Berikutnya, kita lihat kewajiban "mengambil cuti berbayar 5 hari per tahun" yang mulai berlaku pada 2019.
Sejak April 2019, untuk pekerja yang mendapat 10 hari cuti berbayar atau lebih per tahun, perusahaan wajib memastikan 5 hari per tahun diambil, bahkan kalau perlu dengan menentukan sendiri tanggalnya.
Kementerian menjelaskan latar belakangnya begini: cuti berbayar pada dasarnya diberikan pada waktu yang diminta pekerja untuk menyegarkan tubuh dan pikiran, tetapi kenyataannya tingkat pemakaian rendah karena sungkan pada rekan kerja atau ragu untuk mengajukan, sehingga mendorong pemakaian jadi masalah.
Jadi pemerintah pun tahu:
Hanya dijadikan hak di atas kertas, orang tetap tidak bisa mengambil cuti.
Karena itu perusahaan diberi kewajiban untuk memastikan minimal 5 hari per tahun diambil.
Lalu kenapa 5?
Dalam dokumen resmi, hampir tidak ada penjelasan satu kalimat tentang "kenapa angka 5". Tapi dari rancangan aturannya, banyak hal terlihat jelas.
Alasan 1: Karena cuti pertama yang diberikan adalah 10 hari
Menurut Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan, setelah bekerja terus-menerus 6 bulan sejak diterima dan hadir minimal 80% dari seluruh hari kerja, pekerja pada prinsipnya mendapat 10 hari cuti tahunan berbayar.
Pekerja yang terkena kewajiban 5 hari adalah mereka yang mendapat 10 hari cuti atau lebih per tahun.
Jadi 5 hari adalah setengah dari jumlah minimum yang diberikan, yaitu 10 hari.
Dengan begitu, aturan ini mudah diterapkan seragam kepada semua yang terkena.
Alasan 2: Bukan "ambil semua hari", melainkan garis paksa yang minimum
Kalau diwajibkan "buat semua orang mengambil 10 hari penuh", beban perusahaan soal penempatan orang, pengelolaan shift, dan tenaga pengganti akan langsung jauh lebih berat.
Di restoran, perawatan lansia, layanan medis, pabrik, toko, dan bagian kecil, sering kali sistem kerjanya tidak dirancang dengan anggapan semua orang bebas mengambil 10 hari atau lebih.
Karena itu, sebagai aturan, yang diwajibkan kepada perusahaan dulu adalah batas minimum 5 hari.
Ini lebih terlihat sebagai penyesuaian minimum yang tidak merusak perusahaan daripada perlindungan pekerja.
Alasan 3: 5 hari mendekati "satu minggu"
Bagi pekerja yang masuk 5 hari seminggu, 5 hari kira-kira sama dengan satu minggu hari kerja.
Tentu saja, dalam praktik tidak harus diambil berturut-turut. Tapi dari tampilan aturannya, 5 hari mudah menjadi garis "setidaknya satu minggu libur".
Meski begitu, itu sulit disebut istirahat yang cukup.
Lima hari bukan jumlah hari yang cukup untuk pemulihan mental pekerja, melainkan garis minimum yang mudah dibebankan kepada perusahaan sebagai aturan.
5. Alasan resminya "supaya istirahat", alasan sebenarnya "supaya perusahaan jalan"
Kalau dilihat sampai sini, aturan cuti ini punya jarak yang cukup jauh antara wajah resmi dan alasan sebenarnya.
| Wajah resminya | Bagian yang terlihat seperti alasan sebenarnya |
|---|---|
| Cuti adalah hak pekerja | Tapi ambil saja selama perusahaan masih bisa jalan |
| Supaya orang istirahat setiap tahun | Kalau bisa ditabung lama, utang cuti perusahaan akan meledak |
| Supaya tingkat pemakaian naik | Tapi kewajiban minimumnya hanya 5 hari |
| Supaya tubuh dan pikiran segar | Di tempat kerja yang tidak bisa istirahat pun, cuti yang tak terpakai hangus dalam 2 tahun |
| Ini bukan aturan untuk menabung tanpa dipakai | Meski alasan tidak terpakainya ada di pihak perusahaan, tetap dibakar |
Inilah yang bikin kesal.
Memang, kalau cuti bisa ditabung sampai 5 tahun, perusahaan akan kesulitan.
Semua orang mungkin mengambil libur beberapa bulan sebelum berhenti. Di tempat kerja dengan sistem shift, bisa terjadi "hari ini tidak ada orang sama sekali". Perusahaan yang paling tidak membiarkan karyawannya istirahat akan menanggung utang cuti raksasa di kemudian hari.
Jadi saya paham kenapa perusahaan menyukai masa daluwarsa 2 tahun.
Tapi kalau dibalik, itu juga berarti:
"Tagihan karena tidak membiarkan karyawan istirahat", yang seharusnya ditanggung perusahaan, dikembalikan ke pekerja lewat hangusnya cuti dalam 2 tahun.
6. Apakah cuti "yang tidak sempat diambil" memang harus dihapus?
Kalau aturan ini benar-benar dirancang untuk melindungi pekerja, meski cuti tidak perlu disimpan selamanya, ada cara lain.
Misalnya sistem "cuti cadangan" atau "cuti terakumulasi" yang menabung cuti yang akan hangus.
Dalam materi kementerian juga dikenalkan contoh perusahaan yang mengakumulasi cuti tahunan yang hangus, maksimal 4 hari per tahun dengan total sampai 40 hari, yang bisa dipakai untuk sakit, perawatan, merawat keluarga, mengasuh anak, kegiatan sukarela, dan sebagainya.
Jadi aturan seperti ini bisa dibuat.
Masalahnya, itu bukan kewajiban hukum yang berlaku seragam di seluruh negeri, melainkan lebih mirip program sukarela dari perusahaan.
Kalau memang ingin melindungi hak istirahat, rancangan seperti ini lebih mudah diterima:
- Cuti biasa dipastikan diambil dengan benar setiap tahun
- Cuti yang tidak bisa diambil karena kepentingan perusahaan, kekurangan orang, atau kesibukan dipindahkan ke cuti cadangan
- Cuti cadangan bisa dipakai untuk sakit, gangguan kesehatan mental, perawatan, pengasuhan anak, sebelum pensiun, dan belajar keterampilan baru
- Boleh ada batas atas, tapi jangan sekadar dibakar
- Bagian yang banyak cuti tak terpakai diaudit sebagai kekurangan orang atau beban kerja berlebih
Dengan begitu, bisa ada jalan tengah antara masalah "perusahaan meledak" dan masalah "hak pekerja dibakar".
Tapi hukum sekarang belum sampai ke sana.
Makanya di lapangan jadinya begini:
Di perusahaan yang bisa istirahat, itu tunjangan. Di perusahaan yang tidak bisa istirahat, itu tungku pembakar cuti.
7. Kesimpulan: Cuti hangus dalam 2 tahun adalah "bug yang menganggap kamu pasti bisa libur"
Ringkasan kenapa cuti hangus dalam 2 tahun:
- Menurut Pasal 115 Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan, hak menuntut cuti tahunan berbayar daluwarsa dalam 2 tahun
- Di baliknya ada rancangan aturan lama yang ingin segera memastikan hak dalam hubungan kerja
- Pada 2020 masa daluwarsa tuntutan gaji ditinjau, tetapi cuti tetap 2 tahun dengan alasan "harus diambil setiap tahun"
- Kewajiban 5 hari per tahun masuk pada 2019 sebagai langkah menghadapi kenyataan rendahnya tingkat pemakaian
- Lima hari adalah setengah dari pemberian minimum 10 hari, dan bisa dianggap garis minimum yang mudah diwajibkan kepada perusahaan
- Tapi di tempat kerja yang tidak bisa istirahat, hangus dalam 2 tahun menjadi tungku pembakar hak demi kepentingan perusahaan
Alasan resmi aturan ini adalah membuat pekerja istirahat.
Tapi dari sudut pandang di lapangan, kelihatannya begini:
Alasan resmi: biar istirahat. Alasan sebenarnya: biar jalan. Cutinya: terbakar.
Kalau memang untuk pekerja, aturannya tidak cukup berhenti di "dihapus setelah 2 tahun", tapi harus memasukkan juga bagaimana mengubah tempat kerja yang tidak bisa mengambil cuti.
Di perusahaan yang kekurangan orang, cuti tidak bisa diambil.
Cuti yang tak terambil hangus dalam 2 tahun.
Perusahaan cuma menyesuaikan angka dengan 5 hari minimum.
Sisanya dibakar.
Ini lebih terlihat sebagai aturan yang hanya membiarkan pekerja istirahat seminimal mungkin demi menjalankan perusahaan, bukan hak istirahat pekerja.
Makanya label-label ini cocok untuk aturan ini:
Tungku pembakar cuti.
Hak istirahat di atas kertas.
Bug yang menganggap kamu pasti bisa libur.
Cuti adalah hak.
Tapi di tempat kerja yang tidak bisa istirahat, 2 tahun kemudian cuti itu terbakar.
Itu sudah lebih mirip poin dengan tanggal kedaluwarsa daripada hak.
Referensi (6)
- Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, "Berapa masa daluwarsa hak cuti tahunan berbayar? Sampai kapan hak bisa digunakan?"
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/roudousya/yukyu/q6.html - Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, "Cuti tahunan berbayar - Kondisi kerja untuk usaha baru"
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/qa/zigyonushi/yukyu/q6.html - Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, "Tentang masa daluwarsa hak menuntut gaji dan sejenisnya (laporan)"
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000581990.pdf - Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, kantor ketenagakerjaan prefektur, dan kantor pengawas standar ketenagakerjaan, "Memastikan 5 hari cuti tahunan berbayar diambil: penjelasan mudah"
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf - Kantor Ketenagakerjaan Tokyo, "Memastikan 5 hari cuti tahunan berbayar diambil"
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00289.html - Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, "Mengakumulasi cuti tahunan berbayar yang akan hangus"
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/101216_03_h27-03.pdf
