"Makanan di kantin kantor nggak enak."
Kalau cuma begitu, kedengarannya seperti keluhan biasa.
Tapi kadang masalahnya lebih dalam dari itu.
Misalnya, kalau keadaannya seperti ini:
- Makan siang wajib dipesan
- Uang makan tetap dipotong, mau makan atau tidak
- Banyak orang bilang tidak enak
- Ada yang menyisakan, ada yang membuangnya
- Tapi omzet kantin atau perusahaan katering tidak turun
- Tidak ada survei untuk perbaikan
- Menu dan kualitasnya tidak berubah
- Tidak ada kebebasan untuk tidak memesan
Makanan yang keluar dalam kondisi seperti ini sudah bukan kantin karyawan biasa lagi.
Itu adalah langganan tanpa hak menolak.
Atau, kalau mau diberi label yang lebih tajam, kantin paksa Polisi Militer. (Istilah ini dipinjam dari "Attack on Titan": orang-orang di dalam tembok yang menerima jatah makanan.)
Tidak ada pilihan.
Uang tetap ditarik.
Rasanya seperti kertas.
Disisakan pun tidak ada perbaikan.
Tapi di atas kertas, "makanan sudah disediakan".
Inilah struktur yang membuat kantin tidak enak dibiarkan begitu saja.
Bikin makanan jelek itu justru lebih sulit
Kalau memikirkan masakan rumahan, sebenarnya membuat makanan yang "lumayan bisa dimakan" tidak sesulit itu.
Tentu saja rasa koki profesional lain cerita.
Tapi kalau masak biasa saja, pakai garam, gula, cuka, kecap asin, dan miso (bumbu dasar Jepang), asal asin, manis, gurih, minyak, dan suhunya tidak melenceng jauh, biasanya bisa dimakan.
Menanak nasi.
Membuat sup miso.
Memanggang daging atau ikan.
Menumis sayur.
Memakai kecap asin, gula, sake, mirin (sake manis untuk memasak), miso, dan kaldu dashi.
Cuma dengan itu saja sudah bisa disebut "makanan".
Jadi, kalau makanan di tempat kerja sampai "rasanya seperti kertas", "tidak memuaskan sebagai makan siang orang dewasa", dan "semua orang menyisakan", sulit dijelaskan hanya dengan "kokinya tidak jago masak".
Untuk bisa seburuk itu, pasti ada beberapa faktor yang menumpuk:
- Bumbu dibuat sangat tipis
- Minyak dan aroma dihilangkan
- Tekstur dimatikan
- Masak dalam jumlah besar membuat rasa jadi kabur
- Dijaga hangat dan dipanaskan ulang sampai berair
- Biaya dipangkas
- Sisa makanan dan keluhan tidak dipakai untuk memperbaiki
- Kepuasan orang yang makan tidak dirancang
Artinya, makanan tidak enak itu bukan kebetulan, melainkan lahir dari struktur yang membuatnya jadi tidak enak.
Makan siang rasa kertas ini mungkin bukan kegagalan memasak, melainkan hasil sebuah sistem.
Di restoran biasa, makanan tidak enak itu tidak laku
Di restoran biasa, makanan tidak enak menjadi tekanan untuk berbenah.
Tidak enak.
Pelanggan tidak datang.
Omzet turun.
Ulasan memburuk.
Berbenah, atau tutup.
Itulah umpan balik dari pasar.
Memang di dunia nyata ada tempat yang bertahan karena lokasi, harga, minim pesaing, atau merek, tapi pelanggan tetap punya hak untuk "tidak membeli".
Pelanggan bisa memilih.
Namun di kantin kantor, kantin karyawan, atau kantin dalam fasilitas, hak menolak ini kadang lemah.
Terutama kalau pemesanan dan pemungutan biayanya wajib, strukturnya jadi begini:
Tidak enak.
Pengguna tidak puas.
Disisakan.
Dibuang.
Tapi uang makan tetap dipungut.
Omzet tidak turun.
Tidak ada tekanan untuk berbenah.
Lain kali keluar lagi dengan kualitas yang sama.
Begitu siklus ini terbentuk, kantin terlepas dari pasar.
Meski tidak puas, tetap laku.
Meski tidak dimakan, uang tetap masuk.
Meski disisakan, omzet tidak berubah.
Inilah alasan terbesar mengapa kantin yang tidak enak dibiarkan begitu saja.
"Pelanggan tidak puas tapi tetap laku" itu yang paling gawat
Yang benar-benar berbahaya bukan rasanya itu sendiri.
Melainkan tetap lakunya meski pelanggan tidak puas.
Sebagai sebuah layanan, ini kondisi yang sangat berbahaya.
Karena ketidakpuasan tidak berubah menjadi perbaikan.
Seharusnya, ketidakpuasan adalah bahan untuk memperbaiki.
- Sisa makanan banyak
- Reputasi buruk
- Jumlah pesanan turun
- Nilai survei rendah
- Keluhan bertambah
Dari informasi seperti ini, menu, bumbu, harga, dan cara penyajian ditinjau ulang.
Tapi kalau biayanya dipungut paksa, jumlah pesanan tidak turun.
Ketidakpuasan pengguna tidak tercermin di omzet.
Akibatnya, pihak kantin, perusahaan katering, dan pihak fasilitas bisa terus beroperasi tanpa memperbaiki apa pun.
Inilah pendapatan tetap dengan umpan balik yang terputus.
Ketidakpuasan orang yang makan memang ada.
Tapi tidak berpengaruh ke omzet.
Makanya tidak diperbaiki.
Di sinilah makan siang rasa kertas menjadi tetap.
Pungutan paksa merusak jalur perbaikan kualitas
Pungutan paksa juga punya sisi yang praktis.
Bagi pihak fasilitas, jumlah pesanan mudah diperkirakan.
Bagi penyedia, omzet stabil.
Bagi karyawan, tidak repot memesan setiap hari.
Makan siang pasti tersedia.
Tapi pungutan paksa punya efek samping besar.
Yaitu merusak jalur perbaikan kualitas.
Kalau orang yang makan tidak bisa memilih "tidak enak, jadi tidak beli", penyedia tidak bisa mengukur kualitas lewat omzet.
Maka indikator lain harus disiapkan:
- Persentase sisa makanan
- Survei
- Persentase pemesanan sukarela
- Popularitas tiap menu
- Jumlah keluhan
- Alasan makanan tidak dihabiskan
- Jumlah yang dibuang
- Kepuasan karyawan
- Catatan perbaikan tiap bulan
Kalau semua itu tidak dilihat dan pungutan paksa jalan terus, itu cuma pendapatan tetap.
Kualitas tidak membaik, dan hanya pengguna yang menanggung rasa tidak puas.
Karena itu, kalau memungut secara paksa, justru diperlukan pengendalian kualitas yang lebih ketat daripada pemesanan sukarela.
Hanya mengamankan kebebasan untuk menarik uang, sambil menghapus kebebasan untuk menolak dan mekanisme perbaikan, itu sangat tidak adil.
Masak dalam jumlah besar cenderung mengutamakan "keamanan"
Kantin karyawan dan makanan fasilitas punya batasan yang berbeda dari masakan rumahan.
Pada masak dalam jumlah besar, hal pertama yang penting adalah tidak menimbulkan keracunan makanan.
"Manual Pengelolaan Sanitasi Fasilitas Masak Skala Besar" dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang menunjukkan butir pengendalian penting untuk mencegah keracunan makanan di fasilitas makan kolektif, berdasarkan konsep HACCP (metode internasional yang menentukan titik rawan bahaya makanan sejak awal lalu mengendalikannya), yakni penerimaan bahan baku, pra-pengolahan, pemanasan, pencegahan kontaminasi silang, dan pengendalian suhu.
Selain itu, akibat revisi Undang-Undang Sanitasi Makanan Jepang, sejak 1 Juni 2021 pada prinsipnya semua pelaku usaha makanan diwajibkan menerapkan pengelolaan sanitasi sesuai HACCP.
Artinya, dalam makan kolektif, "keamanan" adalah topik yang sangat berat.
Itu wajar.
Kalau terjadi keracunan makanan, itu kecelakaan besar.
Apalagi di panti jompo, rumah sakit, fasilitas perawatan, dan sekolah, keamanan makanan adalah prioritas utama.
Tapi di sini ada masalah.
Pengelolaan sanitasi adalah sistem untuk mencegah keracunan makanan.
Bukan sistem yang menjamin makanan itu enak.
Aman dan enak adalah dua hal yang berbeda.
Suhu terkontrol.
Pemanasan cukup.
Tidak ada benda asing.
Ada catatan sanitasi.
Ada sampel makanan yang disimpan.
Sesuai HACCP.
Semua itu penting.
Tapi hanya dengan itu, makanannya tidak otomatis menjadi "makanan yang memuaskan sebagai makan siang orang dewasa".
Keamanan: lulus.
Tabel gizi: lulus.
Tapi rasanya kertas.
Keadaan ini sangat mungkin terjadi.
Makanan yang cuma lulus di tabel gizi
Pada makanan di fasilitas perawatan atau lingkungan rumah sakit, yang diutamakan adalah jumlah gizi, bentuk makanan, pantangan, kemampuan menelan, dan keamanan.
Itu berharga bagi para pengguna.
Lansia, orang yang sulit menelan, orang sakit, dan orang dengan pembatasan makan masing-masing membutuhkan perhatian yang sesuai.
Tapi kalau dari situ makanan karyawan ikut dirancang serupa, kepuasannya sebagai makan siang orang dewasa bisa rendah.
- Garamnya sedikit
- Minyaknya sedikit
- Rempahnya sedikit
- Tidak ada aroma gurih panggangan
- Tidak ada tekstur
- Terlalu lembek
- Berair
- Rasanya tidak punya bentuk
- Suhunya serba tanggung
- Tidak ada rasa puas setelah makan
Dari sisi gizi, memenuhi syarat.
Sebagai makanan, bisa disajikan.
Tapi sebagai makan siang orang yang bekerja, kurang.
Inilah makanan yang cuma lulus di tabel gizi.
Atau makanan yang kepuasan orang dewasanya tidak dirancang.
Bukan bubur bayi itu sendiri.
Juga bukan makanan perawatan itu sendiri.
Tapi tidak dirancang agar orang dewasa pulih MP-nya (poin mana, seperti di gim: tenaga) setelah makan siang.
Akibatnya, kadang jadi "makanan yang bukan bubur bayi, tapi jiwanya disedot ke arah bubur bayi".
Kenapa bisa muncul "rasa seperti kertas"?
Ungkapan "rasanya seperti kertas" cukup keras.
Namun secara struktur, bisa dijelaskan.
Faktor yang membuatnya berasa kertas, misalnya, seperti berikut.
1. Rasa asinnya lemah
Kalau garam dikurangi terlalu banyak, bentuk rasanya hilang.
Rasa tawar itu sendiri bukan hal yang buruk.
Tapi kalau tidak ditutup dengan kaldu, rasa asam, aroma, minyak, dan tekstur, hasilnya cuma kabur.
2. Minyaknya sedikit
Minyak berkaitan dengan rasa puas.
Kalau dikurangi ekstrem, sensasi "sudah makan" menghilang.
3. Aromanya lemah
Kalau bekas panggangan, aroma tumisan, aroma kaldu, bumbu pelengkap, dan rempah lemah, selera makan sulit muncul.
Aroma juga bisa hilang karena masak massal dan penghangatan.
4. Teksturnya mati
Kalau tekstur hilang karena dihangatkan lama, dipanaskan ulang, terlalu banyak air, atau dimasak terlalu lembek, keasyikan makan berkurang.
5. Biaya dipangkas
Di tempat yang biaya bahan dan tenaga kerjanya naik tetapi harganya tidak bisa dinaikkan, muncul tekanan untuk memangkas kualitas.
Bahan murah, makanan beku, makanan olahan, penyesuaian porsi, dan penyederhanaan bumbu membuat kepuasan turun sedikit demi sedikit.
6. Suara orang yang makan tidak kembali
Ini faktor terbesar.
Meski disisakan, dibuang, atau dikeluhkan, tidak ada perbaikan.
Suara orang yang makan tidak kembali ke menu, cara masak, kontrak, dan aturan pemungutan biaya.
Dengan begitu, rasa kertas tidak pernah dikoreksi.
Kalau uang masuk otomatis, pemangkasan biaya mudah berjalan
Di kantin dengan pungutan paksa, uang masuk secara otomatis.
Dalam struktur ini, pemangkasan biaya lebih mudah diprioritaskan daripada perbaikan.
Tentu saja ini bukan berarti semua kantin dan penyedia begitu.
Ada juga yang berbenah dengan tulus.
Tapi secara struktur, cenderung terjadi seperti ini:
Harga bahan naik.
Biaya tenaga kerja naik.
Biaya listrik dan gas naik.
Tapi nilai pungutan sulit dinaikkan.
Laba atau anggaran harus dijaga.
Bahan, proses masak, bumbu, dan porsi dikurangi sedikit demi sedikit.
Pengguna tidak puas.
Tapi karena pungutan paksa, omzet tidak turun.
Tekanan berbenah lemah.
Kualitas turun lagi.
Siklus ini yang menakutkan.
Di pasar biasa, kalau kualitas turun, pelanggan berkurang.
Tapi di langganan tanpa hak menolak, pelanggan tidak berkurang.
Karena itu penurunan kualitas sulit terlihat di angka.
Ketidakpuasan menumpuk di lapangan.
Omzet tetap terjaga.
Perbaikan terus ditunda.
Inilah struktur ekonomi yang membuat kantin tidak enak dibiarkan.
Kalau dipotong dari gaji, aspek ketenagakerjaan juga perlu diperhatikan
Kalau biaya makan karyawan dipotong dari gaji, aspek ketenagakerjaan juga perlu diperhatikan.
Menurut Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan Jepang, upah pada prinsipnya harus dibayar penuh.
Untuk memotong dari upah hal-hal selain yang diizinkan hukum, seperti pajak dan iuran jaminan sosial, pada prinsipnya diperlukan kesepakatan antara perusahaan dan pekerja.
Materi dari berbagai kantor tenaga kerja daerah juga menjelaskan bahwa untuk memotong upah demi biaya makan dan sejenisnya, diperlukan kesepakatan tertulis tentang pemotongan upah dengan perwakilan mayoritas pekerja.
Jadi, memotong biaya makan dari gaji bukan sesuatu yang boleh dilakukan seenaknya.
Tentu saja, adanya kesepakatan tidak menyelesaikan masalah kualitas makanan.
Hal yang penting adalah poin-poin berikut:
- Apakah pemesanannya sukarela
- Apakah wajib
- Apakah tetap dipungut pada hari tidak makan
- Apakah bisa memilih bawa bekal, makan di luar, atau tidak memesan
- Apakah nominalnya wajar
- Apakah prosedur pemotongan upahnya benar
- Apakah ada cara untuk memperbaiki kualitas
- Apakah ada saluran untuk menyampaikan keluhan
Meski secara hukum bentuk pemotongannya lengkap, kalau dari sisi pengguna "tanpa hak menolak, rasa kertas, tanpa perbaikan", rasa bisa menerimanya tetap rendah.
Kantin yang tidak enak bukan tunjangan, melainkan penguras MP
Kantin karyawan pada dasarnya bisa menjadi tunjangan kesejahteraan.
Ada makanan hangat.
Tidak perlu keluar.
Bisa makan murah.
Gizi terpenuhi.
Beban waktu istirahat siang berkurang.
Kepuasan karyawan naik.
Pada dasarnya, ini sistem yang sangat bagus.
Tapi kalau kualitasnya rendah, pungutannya paksa, dan tidak diperbaiki, hasilnya malah berlawanan.
Makan siang bukan sekadar tambahan kalori.
Bagi orang yang bekerja, itu acara pemulihan.
Mereset kelelahan pagi.
Mengembalikan MP untuk kerja sore.
Sedikit mengganti suasana hati.
Makan yang hangat lalu tenang.
Kalau makan siangnya tidak enak, bukannya pulih, malah terkuras.
Bukan "tunjangan", melainkan penguras MP berkedok tunjangan.
Apalagi kalau wajib, stresnya makin besar.
Tidak bisa memilih sendiri.
Uang diambil.
Tidak enak.
Disisakan.
Ada rasa bersalah.
Sore harinya suasana hati juga tanggung.
Ini masalah makanan, sekaligus masalah kepuasan karyawan.
Apa itu kantin paksa Polisi Militer
Di sini saya beri label.
Kantin paksa Polisi Militer adalah keadaan seperti berikut:
- Pilihan makanan sedikit
- Tidak ada kebebasan untuk tidak memesan
- Uang diambil meski tidak makan
- Rasanya tidak enak
- Sisa makanan tidak dipakai untuk perbaikan
- Kepuasan orang yang makan tidak diperhatikan
- Tapi secara sistem tercatat "makanan sudah disediakan"
- Pihak atas dan penyedia tidak kesulitan
- Hanya orang di lapangan yang dikuras MP-nya
Singkatnya, kantin yang terasa seperti menerima jatah di dalam tembok.
Tidak ada pasar di luar.
Tidak ada hak menolak.
Ada ketidakpuasan.
Tapi sistemnya tidak berubah.
Inilah kantin paksa Polisi Militer.
Tentu saja, tidak perlu menyebut tempat kerja nyata sebagai "Polisi Militer".
Ini hanya label.
Intinya adalah makanan sistem yang tak ada jalan keluarnya.
Yang menjual, juallah makanan yang kamu sendiri sanggup makan
Kami tidak menuntut kantin karyawan berkualitas restoran.
Tidak juga menyuruh menyajikan hidangan lengkap tiap hari.
Tidak menyuruh pakai bahan mewah.
Tidak menyuruh tampilannya cantik untuk difoto.
Hanya saja, kalau mengambil uang untuk menyediakan makanan, ada standar minimum.
Yang menjual, juallah makanan yang kamu sendiri sanggup makan.
Ini standar kualitas yang sangat sederhana.
Apakah pihak penyedia sendiri bisa memakannya dengan wajar sebagai makan siangnya?
Apakah tidak malu menyajikannya kepada keluarga atau rekan sendiri?
Kalau disuruh "makan ini tiap hari lalu lanjut kerja sore", apakah dia sendiri bisa menerimanya?
Kalau tidak memenuhi standar ini, itu bukan tunjangan dan bukan makanan karyawan, hanya mesin pungutan.
Terutama kalau pemesanan wajib, pungutan wajib, dan makanan tanpa pilihan, standar ini jauh lebih penting.
Di restoran biasa, kalau tidak enak, pelanggan tidak datang lagi.
Tapi kalau pungutan paksa, tidak enak pun uang tetap masuk.
Justru karena itu, pihak penyedia perlu pengendalian diri yang lebih kuat.
Makanan yang kamu sendiri tidak mau makan jangan dijual kepada orang yang tidak punya hak menolak.
Hanya dengan satu kalimat ini, cukup banyak masalah sudah terjelaskan.
"Secara sistem makanan sudah disediakan" tidak cukup.
"Tabel gizi terpenuhi" juga tidak cukup.
"Standar sanitasi dipatuhi" pun, hanya itu saja, tidak cukup.
Keamanan itu hal yang sudah semestinya.
Tapi kalau mengambil uang dari karyawan dan menyajikannya sebagai makan siang, minimal perlu juga kepuasan yang membuat orang dewasa sanggup memakannya sebagai makan siang.
Menyajikan makan siang rasa kertas lalu bilang secara sistem tidak ada masalah, itu cukup dipaksakan.
Kalau mau diberi label, ini adalah standar "makan dulu sendiri".
- Apakah kamu sendiri sanggup memakannya
- Apakah kamu sendiri akan memilihnya sebagai makan siang
- Kalau membayar sebesar itu dengan uang sendiri, apakah masih merasa pantas
- Kalau disajikan tiap hari, apakah mentalmu tidak terkuras
- Apakah itu makanan yang memulihkan MP sore orang yang memakannya
Kantin yang tidak tahan terhadap standar ini bukan tunjangan, melainkan penguras MP berkedok tunjangan.
Yang dibutuhkan kantin paksa Polisi Militer bukan menu mewah.
Pertama-tama, pihak penyedia menyajikan sesuatu yang dia sendiri sanggup makan.
Cara memperbaiki kantin yang tidak enak
Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan?
Cara perbaikannya harus dipikirkan lewat sistem, bukan sekadar semangat.
1. Jadikan pemesanan sukarela
Pertama, buat kebebasan untuk tidak memesan.
Biarkan orang memilih bawa bekal, makan di luar, atau tidak memesan.
Hanya dengan adanya hak menolak, tekanan untuk memperbaiki kualitas kembali.
2. Catat persentase sisa makanan
Lihat menu mana yang disisakan dan seberapa banyak.
Sisa makanan adalah data yang lebih jujur daripada keluhan.
Menu yang disisakan pasti ada alasannya.
3. Lakukan survei sebulan sekali
Tanyakan rasa, porsi, suhu, harga, kepuasan, dan harapan perbaikan.
Formulir sederhana saja sudah cukup.
Yang penting adalah menunjukkan catatan perbaikan setelah bertanya.
4. Pisahkan makanan karyawan dan makanan pengguna
Makanan untuk pengguna dan makanan untuk karyawan tujuannya berbeda.
Pengguna butuh perhatian pada menelan, gizi, pembatasan, dan keamanan.
Karyawan juga butuh kepuasan sebagai makan siang orang dewasa.
Meski jalur masaknya sama, ada bagian yang bisa dibedakan lewat bumbu, bumbu pelengkap, saus, bumbu tambahan, tekstur, dan suhu.
5. Tetapkan standar kualitas minimum
Kalau memungut secara paksa, standar kualitas minimum harus ditetapkan.
- Yang hangat disajikan hangat
- Tentukan porsi lauk utama
- Tentukan batas bawah kepuasan tiap bulan
- Kalau persentase sisa makanan melewati batas tertentu, jadikan sasaran perbaikan
- Tunjuk penanggung jawab pencicip
- Adakan rapat perbaikan menu secara rutin
6. Tentukan penanggung jawab kualitas
Tentukan siapa yang mengawasi kualitas makanan karyawan.
Pihak fasilitas?
Pihak penyedia?
Ahli gizi?
Bagian umum?
Manajer?
Kalau bagian ini kabur, tidak ada yang akan memperbaiki.
7. Terapkan standar "makan dulu sendiri"
Standar kualitas tidak perlu dibuat terlalu rumit.
Mulailah dengan memastikan apakah pihak penyedia sendiri sanggup memakannya sebagai makan siang.
Penanggung jawab pencicip atau kualitas benar-benar makan dalam kondisi yang sama seperti karyawan.
Lihat suhu, porsi, tekstur, bentuk rasa, dan kepuasan.
Pastikan dengan bertanya "kalau saya, apakah saya mau membayar sebesar ini?"
Dengan ini saja, makan siang rasa kertas bisa berkurang banyak.
8. Perjelas aturan pemotongan gaji dan pungutan
Perjelas aturan pemungutan biaya makan.
Sukarela atau wajib.
Apakah hari absen tetap dipungut.
Apakah hari tidak makan tetap dipungut.
Kapan batas waktu pembatalan.
Apakah ada kesepakatan pemotongan gaji.
Apakah sudah dijelaskan kepada karyawan.
Sebelum soal kualitas makanan, aliran uangnya perlu dibuat transparan.
Kesimpulan: kantin yang tidak enak bukan cuma soal masakan
Kantin yang tidak enak dibiarkan bukan hanya karena kemampuan memasak.
Dalam banyak kasus, ada masalah struktur.
Meski orang yang makan tidak puas, omzet tidak turun. Tidak ada kebebasan untuk tidak memesan. Pungutan paksa membuatnya jadi pendapatan tetap. Sisa makanan dan ketidakpuasan tidak dipakai untuk perbaikan. Gizi dan sanitasi diperhatikan, tapi kepuasan orang dewasa tidak. Penanggung jawab kualitas kabur. Umpan balik perbaikan tidak didefinisikan.
Karena itu makan siang rasa kertas dibiarkan.
Yang benar-benar perlu dilihat bukan hanya rasa.
- Apakah ada hak menolak
- Apakah ada siklus perbaikan
- Apakah persentase sisa makanan dipantau
- Apakah kepuasan karyawan diukur
- Kalau pungutan paksa, apakah ada standar kualitas
- Apakah aturan potong gaji sudah benar
- Siapa yang memegang tanggung jawab kualitas
Di situlah intinya.
Membuat makanan jelek itu lebih sulit.
Tapi kalau tetap keluar makanan seperti kertas, berarti ada struktur yang bekerja sebelum urusan masak.
Kalau mau diberi label, begini:
Kantin paksa Polisi Militer. Langganan tanpa hak menolak. Makan siang rasa kertas. Makanan yang kepuasan orang dewasanya tidak dirancang. Pendapatan tetap dengan umpan balik terputus. Makanan yang tidak memenuhi standar "makan dulu sendiri".
Wujud asli kantin yang tidak enak mungkin bukan soal indra perasa, melainkan soal sistem yang tekanan perbaikannya sudah mati.
Dari kantin karyawan, kami tidak menuntut masakan mewah.
Tapi kalau mengambil uang untuk menjual, setidaknya juallah makanan yang kamu sendiri sanggup makan.
Makanan yang kamu sendiri tidak mau makan jangan dijual kepada orang yang tidak punya hak menolak.
